Followers

Rabu, 20 April 2011

SEJUMLAH PANDANGAN TENTANG ORGANISASI INTERNASIONAL

Kuliah 3
Organisasi Internasional


SEJUMLAH PANDANGAN TENTANG
ORGANISASI INTERNASIONAL


PERSPEKTIF DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Guna memahami berbagai pandangan yang berkembang dalam OI, kita harus memahami terlebih dahulu sejumlah perspektif, teori, dan konsep dalam hubungan internasional.
Sejumlah teori dalam HI berpusat pada aktor dalam sistem internasional. Misalnya, Realisme yang berkonsentrasi pada negara sebagai aktor utama dalam HI yang bertujuan memperoleh ‘power’ yang sebesar-besarnya.
Begitu pula dengan aliran Neo-realis (atau Realisme baru) dan Struktural Realis –meskipun Neorealis sudah mulai menerima adanya aktor lain yang berperan ”di pinggiran”. Perspektif Realis percaya bahwa untuk memahami HI maka harus memahami tingkah laku negara.
Sebaliknya, menurut pendekatan Pluralis, negara hanyalah salah satu dari banyak aktor yang sama-sama berperan penting dalam studi HI yang sama halnya seperti aktor lain selain negara (MNCs). Pluralis juga skeptis terhadap kekuasaan dan keamanan negara jika negara memiliki peran sentral.
Sedangkan pendekatan Strukturalis tidak menekankan pada peran aktor dalam HI, tetapi lebih pada struktrur dari sebuah sistem. Strukturalis melihat bahwa negara dan aktor lainnya bertindak dalam batasan sistem yang ada sehingga tidak memiliki kebebasan yang mutlak dalam bertindak.
Oleh karena itu, para pembuat keputusan harus berpikir dalam bertindak. Dalam memahami sistem internasional, Strukturalis berkonsentrasi pada struktur-struktur yang ada, bukan pada tingkah laku dan pilihan-pilihan tindakan para aktor tersebut.
1.1. PERSPEKTIF (PARADIGMA) DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL
Perspektif2 dan teori HI sangat dipengaruhi oleh Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin.
Perspektif dalam Hubungan internasional

Sebelum PD I, studi HI lebih banyak berorientasi pada sejarah diplomasi dan hukum internasional.
Pasca PD I mulai ada kajian HI secara komprehensif dan sistematik.
Selama PD I – PD II terdapat perbedaan pendapat antara kelompok Realis dan Idealis.





1.1.1. Paradigma Realis Vs Idealis

A. Paradigma Realis
Negara-bangsa sebagai entitas politik yang berdaulat dan independen merupakan unit analisis dalam Realis. Aktor lainnya hanya bersifat sekunder, di mana dinamika politik global dikendalikan oleh negara.
Pencapaian national power merupakan dorongan alamiah dari setiap negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya.
Berusaha mencapai balance of power (keseimbangan kekuatan).
Kepentingan nasional (national interest) adalah kepentingan negara seperti yang dipersepsikan oleh para pembuat keputusan atau kebijakan.
Kepentingan nasional yang vital menyangkut masalah eksistensi sebagai negara berdaulat atau kelangsungan hidup rakyat. Misalnya, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya strategis seperti minyak untuk negara2 industri maju serta nilai2 utama yang menjadi identitas ideologis negara. Contoh: demokrasi dan HAM menjadi nilai utama dalam politik luar negeri AS.
Kepentingan nasional nonvital tidak menyangkut eksistensi negara tetapi kepentingan yang bersifat sekunder seperti pertukaran misi kebudayaan dalam rangka mempromosikan pariwisata.

B. Paradigma Neorealis
Merupakan jawaban dari kelemahan pendekatan Realis yang tidak bisa menjelaskan variasi perilaku negara2 dalam sejarah hubungan internasional.
Neorealis bisa menjelaskan variasi perilaku unit2 sistem internasional karena perilaku mereka dipengaruhi dorongan internal untuk mencapai kekuatan serta distribusi kekuatan dalam sistem internasional.
Realis menjadikan power sebagai tujuan yang paling penting (the ultimate aim) dalam politik global. Neorealis menganggap power sebagai instrumen menciptakan rasa aman. Setiap unit dalam sistem berusaha mengontrol instrumen tersebut dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
Pendekatan Neorealis untuk menjawab fenomena hubungan internasional pasca perang dingin, terutama terkait dengan munculnya isu regionalisasi di kawasan Asia Pasifik.
Peniadaan perang sebagai suatu kebijakan nasional.
Suatu hubungan organik ada di antara kepentingan2 individu dan masyarakat yang paling tinggi. Karenanya, semua negara mempunyai tujuan yang sama untuk mencurahkan perhatian pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan.
Menyandarkan pada hak dan kewajiban hukum internasional serta the natural harmony of national interests.
Pembentukan organisasi internasional sebagai forum bagi negara2 dalam menyelesaikan masalah mereka.
Balance of power ditiadakan dan diganti dengan collective security yang menghendaki negara2 mengurangi kesiagaan militer dan menyandarkan pada kemampuan militer gabungan dari masyarakat dunia untuk keamanan dalam menghadapi agresi bersenjata.

1.1.2. Paradigma Tradisionalis dan Behavioralis (Era 1950-an)

A. Paradigma Tradisionalis
Mendasarkan pada berbagai faktor termasuk sejarah, pengalaman pribadi, formulasi hukum, dan intuisi untuk mendasari generalisasi politik dunia.

B. Paradigma Behavioralis
Menekankan pada formulasi, konsep2, hipotesis2, penjelasan dalam istilah sistematik, serta menekankan metoda penelitian empirik (induktif).

1.1.3.Paradigma State-Centric (Realis) dan Paradigma Globalis (Transnationalis/Liberalisme) pada Era 1960 hingga sekarang

A. State-Centric
Mendasarkan pada konsep power politics dalam memahami masalah dunia.
Negara merupakan unit politik yang fundamental.
Hubungan internasional adalah a struggle for power dalam usaha pencapaian perdamaian.
Kegiatan manusia dalam bidang politik dan nonpolitik dibatasi oleh batas2 negara.
BoP merupakan faktor stabilitas.
Organisasi internasional mempunyai nilai yang terbatas.
Skeptis terhadap sentralisasi MNC.

B. Globalis (Transnasionalis/Liberalisme)
Mendasarkan pada konsep political and economic interdependence and integration dalam menjelaskan perubahan HI.
Peran dan fungsi negara bangsa dalam HI mengalami kemerosotan.
Muncul aktor2 baru, seperti induvidu, multinational cooperation (MNC), non-government organization (NGO), international organization (OI), gerakan buruh, feminisme, teroris, pembajak, dsb.
Adanya isu nonmiliter dan nonkeamanan, seperti, demokratisasi, HAM, lingkungan hidup, kesetaraan gender, kemiskinan, pengangguran, kependudukan, polusi, distribusi pangan, dsb.
Interdependensi meningkat di berbagai bidang, seperti, perdagangan, teknologi, investasi, migrasi, travel, dsb.
Dalam masalah keamanan, yang menjadi tekanan utama adalah human security, bukan national security. Akibatnya, makna keamanan meluas karena juga mencakup aspek nonmiliter, seperti, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, dsb.

Pemikiran Konstruktivisme

Christian Reus-Smit dalam buku Theories of Internastional Relations mengungkapkan:
Suatu pemikiran yang melawan Realis bahwa power juga memiliki dimensi sosial di mana efektivitas penggunaan power juga ditentukan oleh penerimaan atau legitimasi power tersebut dalam interaksi antarnegara.
Menekankan pada konsep a social conception of power.
Menekankan pada pentingnya konsep world society sebagai tandingan terhadap konsep international society yang berintikan negara-negara berdaulat. Munculnya Al Qaeda sebagai aktor nonnegara yang memengaruhi kepentingan dan perilaku aktor negara menunjukkan bahwa norma internasional tidak hanya dipengaruhi oleh aktor negara (state actor) tetapi juga dipengaruhi oleh aktor nonnegara (nonstate actor).
Sejak peristiwa 11 September 2001, budaya dan peradaban menjadi konsep penting politik dunia. Misalnya, konsep Barat versus Islam yang sangat memengaruhi perilaku aktor internasional.

Sedangkan Enam (6) Perspektif HI menurut Charles Kegley adalah:
Current History,
Idealisme Politik,
Realisme Politik,
Aliran Perilaku (Behavioralism),
Neorealisme, dan
Institusionalisme Neoliberal.
1. CURRENT HISTORY
Ilmu HI sangat dipengaruhi fenomena abad ke-20. Akar-akar sejarah HI terletak pada sejarah diplomatik, di mana sejarah diplomatik merupakan salah satu pendekatan untuk memahami HI yang berfokus pada deskripsi peristiwa2 bersejarah, bukan eksplanasi teori. Untuk kemudahan, aliran ini disebut pendekatan Current History terhadap studi HI.
Lingkungan pada awal abad ketika lahirnya studi HI dimulai dengan optimisme. Banyak orang yakin bahwa perdamaian dan kemakmuran akan hadir. Hukum internasional menguat dan Konferensi Perdamaian Den Haag 1899 dan 1907 dipicu oleh harapan bahwa persenjataan bisa diawasi dan Eropa takkan mengalami peperangan lagi. Namun, harapan itu hancur karena Perang Dunia I yang pecah mulai 1914. Pengalaman menyakitkan ini melahirkan pencarian pengetahuan mengenai penyebab2 perang. Oleh karena itulah para pengambil kebijakan dan pakar memerlukan sebuah teori yang dapat digunakan untuk meramalkan pecahnya perang dan upaya pencegahannya.
2. IDEALISME POLITIK
Perang Dunia I telah merevolusi paradigma dalam studi HI. Sejumlah perspektif HI berusaha menarik perhatian para peminatnya pada periode ini. Meskipun demikian, aliran current history masih memiliki pengikutnya.
Secara kolektif, kelompok Idealis memiliki keyakinan yang sama sbb:
Yakin bahwa fitrah manusia adalah “baik”. Oleh karena itu manusia mampu saling membantu dan bekerja sama.
Perhatian fundamental manusia terhadap perang memungkinkan terjadinya kemajuan. Pendapat ini seperti keyakinan kaum Pencerahan tentang kemungkinan perbaikan peradaban.
Perilaku buruk manusia adalah produk, bukan manusianya yang jahat tetapi lembaganya yang buruk dan pengaturan struktural yang memotivasi orang untuk bertindak egois dan merusak yang lainnya, termasuk perang.
Perang bukan tidak terhindarkan dan sering dapat dicegah dengan menghapuskan lembaga yang mendorongnya.
Perang adalah masalah internasional yang memerlukan usaha kolektif atau multilateral, bukan usaha nasional saja. Oleh sebab itulah masyarakat internasional harus mengakui usaha untuk menghapus institusi yang mendorong terjadinya perang.
3. REALISME POLITIK
Perspektif Realisme lahir dari kegagalan membendung PD I dan PD II. Aliran ini menguat setelah PD II, terutama di Amerika Serikat. Perlombaan senjata yang marak ketika Perang Dingin semakin mengukuhkan perspektif Realisme.
Pandangan2 yang mendasari aliran Realisme Politik ini posisinya berseberangan dengan penganut idealisme. Misalnya, perspektif ini berkeyakinan bahwa manusia itu jahat, berambisi untuk berkuasa, berperang, dan tidak mau bekerja sama.
4. PENDEKATAN PERILAKU (THE BEHAVIORAL APPROACH)
Aliran Realisme Klasik memang menyiapkan secara serius pemikiran teoritis mengenai kondisi global dan kaitan empiris.
Namun, ketidakpuasan karena kurangnya data, reaksi tandingan, kesulitan dalam peristilahan dan metode, mendapatkan momentumnya pada tahun 1960-an dan awal 1970-an. Disebabkan pendekatan perilaku terhadap studi HI, maka banyak mempengaruhi pendekatan terhadap teori dan logika serta metode penelitian.
Oleh sebab itu, penelitian ilmiah bertujuan menemukan pola2 perilaku antarnegara dan penyebab2nya.
Bertolak dari perspektif Perilaku ini, suatu teori HI harus berisi pernyataan hubungan antardua atau lebih variabel, khusus untuk kondisi di mana hubungan berlangsung dan menjelaskan mengapa hubungan itu bisa berlangsung.
Aliran ini juga menekankan perlunya mengumpulkan data mengenai karakteristik negara dan hubungan satu sama lain. Oleh sebab itulah gerakan perilaku ini diwarnai dengan studi kuantitatif hubungan internasional.
5. PENDEKATAN NEOREALISME STRUKTURAL (THE NEOREALIST STRUCTURAL APPROACH)
Pendekatan Neorealisme menginginkan “sistemasi Realisme HI ke dalam Teori sistem yang kuat sebagai bagian dari HI. Sebagaimana dikemukakan oleh Kenneth M. Waltz dalam Theory of International Politics (1979) yang dianggap sebagai karya utama pemikiran Neorealis bahwa “struktur internasional muncul dari intreraksi negara dan kemudian hambatan yang dihadapi dalam mengambil tindakan tertentu saat terdorong ke negara lain.”
Seperti dalam Realisme Klasik, anarki dan ketiadaaan lembaga sentral (sebuah pemerintah) menjadi ciri struktur sistem. Negara masih menjadi aktor utama. Mereka bertindak sesuai dengan prinsip menolong diri sendiri dan semuanya mengusahakan agar bisa bertahan. Oleh karena itu, menurut Realisme Struktural, perbedaan negara pada kapabilitasnya.
Kapabilitas mendefinisikan posisi negara dalam sistem dan distribusi kapabilitas mendefinisikan sistem struktur. Perubahan dalam distribusi kapabilitas juga merangsang perubahan dalam struktur sistem seperti dari konfigurasi kekuatan multipolar ke bipolar atau dari bipolar menuju unipolar.
Kekuatan (power) juga masih menjadi konsep sentral Realisme Struktural. Namun demikian, masalah merebut kekuasaan tak lagi dianggap sebagai tujuan negara seperti dalam Realisme Klasik. Hal itu juga tidak dilihat sebagai karakter manusia. Seperti dijelaskan Waltz, “negara berusaha dalam cara yang lebih kurang masuk akal menggunakan cara yang ada untuk mencapai tujuan yang terjangkau”.
Cara2 negara dalam aliran Realisme Klasik digolongkan dalam dua (2) kategori, yakni:
Usaha internal, seperti, meningkatkan kemampuan ekonomi, kekuatan militer, mengembangkan strategi yang lebih pintar, serta
Usaha eksternal, seperti, memperkuat dan memperluas aliansi atau memperlemah dan membubarkan aliansi musuhnya.
Munculnya perimbangan kekuatan (balance of power) berasal dari instink untuk bertahan. Waltz memandang bahwa “Kecenderungan perimbangan kekuatan untuk membentuk apakah sejumlah atau semua negara secara sadar bertujuan membentuk dan mempertahankan keseimbangan atau apakah sejumlah atau beberapa negara bertujuan dominasi universal.”
Sekali sistem internasional terbentuk, sistem itu “akan menjadi kekuatan ketika unit2 di dalamnya tak mampu lagi mengontrol, maka sistem itu akan membatasi perilaku mereka dan menempatkan mereka di antara niat mereka dan hasil dari tindakan mereka.”
6. INSTITUSIONALISME NEOLIBERAL (NEOLIBERALISME)
Institusionalis Neoliberal menggunakan Teori Struktural HI yang menekankan pada sistem internasional, bukan pada karakteristik unit atau sub unit di dalamnya. Namun, aliran ini memberi lebih banyak perhatian pada cara lembaga internasional dan aktor nonnegara lainnya mempromosikan kerja sama internasional.
Daripada hanya menggambarkan dunia di mana negara2 di dalamnya enggan bekerja sama karena satu sama lain merasa tidak aman dan saling terancam, Institusionalis Neoliberal membuktikan syarat2 kerjasama yang mungkin dihasilkan dari kepentingan yang tumpang tindih di antara entitas politik yang berdaulat.
Dasar Neoliberalisme ini berasal dari studi integrasi regional yang mulai merebak pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an ketika para pakar berusaha mengkaji kemungkinan proses unifikasi politik di antara negara berdaulat. Berbagai upaya menciptakan lembaga baru di Eropa Barat mendapat perhatian besar bersamaan dengan meluasnya aliran transaksi sehingga mendorong negara2 Eropa mengorbankan sebagian kemerdekaan kedaulatannya demi menciptakan unit politik baru yang terpisah.

Kajian konsep pemikiran Neoliberalis berdasarkan tiga (3) perspektif yang berdekatan:
Complex interdependence yang muncul pada tahun 1970-an menantang asumsi2 dasar Realisme Klasik sbb:
Menantang asumsi yang ada bahwa negara bangsa hanya satu-satunya aktor penting dalam politik dunia. Lalu mereka memperlakukan aktor lain seperti MNC dan bank2 TNC sebagai “penting karena kehadirannya mampu membuat kebijakan pemerintah di sejumlah negara lebih sensitif terhadap negara lain (Keohane dan Nye, 1988). Dalam pengertian ini, interdependensi kompleks sebagai sebuah “holistik”, yaitu konsepsi sistem yang melukiskan politik dunia sebagai jumlah interaksi banyak bagian dalam “masyarakat global” (Holsti, 1988).
Interdependen kompleks mempertanyakan apakah isu keamanan nasional mendominasi agenda keputusan negara bangsa. Berdasarkan kondisi interdependensi, agenda politik luar negeri menjadi “semakin luas dan beragam” karena jangkauan luas kebijakan “pemerintah” à meskipun sebelumnya dipandang sebagai kebijakan domestik.
Perspektif yang menantang kelompok yang meyakini bahwa kekuatan militer merupakan satu-satunya alat dominan dalam menggunakan pengaruh di politik internasioal, khususnya di antara negara industri dan masyarakat demokratis di kawasan Eropa dan Amerika Utara (NATO).

1.2. TEORI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL
Latar belakang Teori HI
Teori2 HI berkembang pesat pasca PD I. Penggunaan huruf besar “H” dan “I” dalam hubungan internasional bertujuan untuk membedakan disiplin Ilmu HI dari fenomena HI. Banyak orang yang mengutip Sejarah Perang Peloponnesia karya Thucydides sebagai inspirasi bagi teori Realis yang dikembangkan lebih lanjut oleh Leviathan karya Hobbes dan The Prince karya Machiavelli.
Demikian juga dengan Liberalisme yang menggunakan karya Kant dan Rousseau yang sering mengutip karya Kant sebagai pengembangan pertama dari Teori Perdamaian Demokratis. Meskipun HAM kontemporer secara signifikan berbeda dengan jenis hak-hak yang didambakan dalam hukum alam, Francisco de Vitoria, Hugo Grotius, dan John Locke memberikan pernyataan2 pertama tentang hak untuk mendapatkan hak2 tertentu berdasarkan kemanusiaan secara umum. Pada abad ke-20, selain teori2 kontemporer Internasionalisme Liberal, Marxisme merupakan landasan HI.
Sepanjang tahun 1950, 1960, dan 1970-an, HI peduli pada isu perdagangan dan investasi serta komunikasi yang berkembang di negara2 Demokrasi Liberal Barat. Hubungan tersebut mendasari Liberalis memformulasikan paham Liberalism Klasiknya menjadi Neo-liberalisme. Kaum Neo-liberal menerima dan menggunakan ide Liberalisme Klasik tentang kemungkinan adanya kemajuan dan perubahan –meskipun mereka menolak Idealisme. Neo-liberalisme mencoba memformulasikan metode baru yang ilmiah atas pengaruh revolusi Behavioralis.

Empat (4) aliran utama aktor2 HI dalam pandangan Neoliberal sbb:
Liberalism Sosiologis oleh Richard Rosecrance yang menekankan HI pada hubungan transnational individu dan organisasi dari negara berbeda.
Liberalism Interdependensi oleh Robert Keohane dan Joseph Nye (1977), aliran ini melihat keadaan dunia sudah membaik dengan adanya kerjasama antarnegara dan saling ketergantungan sehingga mampu menghindari perang.
Liberalisme Institusional sebagaimana dikemukakan oleh Robert Keohane dan Oran Young, menekankan pada organisasi internasional, seperti PBB, WTO, UNI EROPA, dan OECD.
Liberalisme Republican yang dilandasi oleh pemikiran Liberalism terdahulu bahwa Demokrasi Liberal membawa perdamaian sebab antarnegara demokrasi tidak berperang satu sama lain.
Perkembangan fenomena HI memasuki aspek2 baru ketika HI tidak hanya mengkaji tentang negara, tetapi juga peran aktor nonnegara di dalam ruang lingkup politik global. Peran non-state actor yang semakin dominan mengindikasikan bahwa non-state actor memegang peran penting. Dewasa ini, fenomena HI telah memasuki ranah budaya (seperti klaim tari pendet Malaysia terhadap Indonesia) sehingga HI memerlukan kajian teoritis dari displin ilmu lainnya.
Berdasarkan asumsi Realis Klasik, sistem internasional merupakan sistem anarki.
Sebaliknya, Neorealis berpendapat bahwa perdamaian dapat dicapai dengan adanya perimbangan kekuasaan ‘balance of power’ dalam sistem bipolar.
Alasan dasar Neo-realis memilih bipolar system sbb:
Jumlah konflik negara2 berkekuatan besar lebih sedikit dan hal itu mengurangi kemungkinan perang di antara negara2 besar.
Lebih mudah menjalankan sistem penangkalan yang efektif sebab lebih sedikit melibatkan negara2 berkekuatan besar.
karena hanya ada dua kekuatan yang mendominasi sistem tersebut, maka kemungkinan ”salah perhitungan” dan kesalahan tindakannya lebih rendah. Ada lebih sedikit jari yang berada pada pemicu.
à Jadi, Neo-realisme bercermin pada Realism Klasik. Bedanya, Realism Klasik mengangap sifat negara sama halnya seperti sifat manusia, sedangkan Neo-realisme lebih menerapkan negara pada anarki dengan struktur negara yang berdaulat.
Secara garis besar, Teori2 HI dibagi menjadi dua (2) Pandangan Epistimologis sbb:
”Positivis” dan
“Pasca-Positivis”.
Islam, yang hanya dipandang sebagai agama, ternyata menyimpan pemikiran HI. Sejarah mencatat kekuasaan Islam atau khalifah pada sekitar abad 7M. Pada masa ini, khalifah Islam merupakan suatu global polis atau tatanan HI karena menata hubungan wilayah2 yang disatukannya ke dalam bentuk polis.
Apabila dikaji lebih mendalam, khalifah Islam merupakan suatu order atau tatanan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Misalnya, hukum ekonomi global berlandaskan pada hukum ekonomi Islam, di mana hukum ekonomi Islam tidak mengutamakan riba (keuntungan atau jiwa-jiwa kapitalis seperti yang diungkapkan oleh Pemikiran Marxis, tetapi suatu sistem ekonomi yang win-win solution serta mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan keuntungan pihak tertentu saja.
1.2.1. TEORI2 POSITIVIS
1.2.1.1. Realisme
Realisme, sebagai tanggapan terhadap liberalisme, pada intinya menyangkal bahwa negara-negara berusaha untuk bekerja sama. Para realis awal seperti E.H. Carr, Daniel Bernhard, dan Hans Morgenthau berargumen bahwa, untuk maksud meningkatkan keamanan mereka, negara-negara adalah aktor-aktor rasional yang berusaha mencari kekuasaan dan tertarik kepada kepentingan diri sendiri (self-interested).
Setiap kerjasama antara negara2 benar-benar insidental. Para realis melihat Perang Dunia II sebagai pembuktian terhadap teori mereka. Perlu diperhatikan bahwa para penulis klasik seperti Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes sering disebut-sebut sebagai “bapak-bapak pendiri” realisme oleh orang-orang yang menyebut diri mereka sendiri sebagai realis kontemporer. Namun, meskipun karya mereka dapat mendukung doktrin realis, ketiga orang tersebut tampaknya tidak mungkin menggolongkan diri mereka sendiri sebagai realis (dalam pengertian yang dipakai di sini untuk istilah tersebut).
1.2.1.2. Liberalisme/Idealisme/Internasionalisme Liberal
Teori hubungan internasional liberal muncul setelah Perang Dunia I untuk menanggapi ketidakmampuan negara-negara untuk mengontrol dan membatasi perang dalam hubungan internasional mereka. Pendukung-pendukung awal teori ini termasuk Woodrow Wilson dan Normal Angell, yang berargumen dengan berbagai cara bahwa negara-negara mendapatkan keuntungan dari satu sama lain lewat kerjasama dan bahwa perang terlalu destruktif untuk bisa dikatakan sebagai pada dasarnya sia-sia.
Liberalisme tidak diakui sebagai teori yang terpadu sampai paham tersebut secara kolektif dan mengejek disebut sebagai idealisme oleh E.H. Carr. Sebuah versi baru “idealisme”, yang berpusat pada hak-hak asasi manusia sebagai dasar legitimasi hukum internasional, dikemukakan oleh Hans Kochler.
1.2.1.3. Neorealisme
Neorealisme terutama merupakan karya Kenneth Waltz (yang sebenarnya menyebut teorinya “Realisme Struktural” di dalam buku karangannya yang berjudul Man, the State, and War).
Sambil tetap mempertahankan pengamatan-pengamatan empiris realisme, bahwa hubungan internasional dikarakterka oleh hubungan-hubungan antarnegara yang antagonistik, para pendukung neorealisme menunjuk struktur anarkis dalam sistem internasional sebagai penyebabnya.
Mereka menolak berbagai penjelasan yang mempertimbangkan pengaruh karakteristik-karakteristik dalam negeri negara-negara.
Negara-negara dipaksa oleh pencapaian yang relatif (relative gains) dan keseimbangan yang menghambat konsentrasi kekuasaan. Tidak seperti realisme, neo-realisme berusaha ilmiah dan lebih positivis. Hal lain yang juga membedakan neo-realisme dari realisme adalah bahwa neo-realisme tidak menyetujui penekanan realisme pada penjelasan yang bersifat perilaku dalam hubungan internasional.
1.2.1.4. Neoliberalisme
Neoliberalisme berusaha memperbarui liberalisme dengan menyetujui asumsi neorealis bahwa negara-negara adalah aktor-aktor kunci dalam hubungan internasional, tetapi tetap mempertahankan pendapat bahwa aktor-aktor bukan negara dan organisasi-organisasi antarpemerintah adalah juga penting. Para pendukung seperti Maria Chatta berargumen bahwa negara-negara akan bekerja sama terlepas dari pencapaian-pencapaian relatif, dan dengan demikian menaruh perhatian pada pencapaian-pencapaian mutlak.
Meningkatnya interdependensi selama Perang Dingin lewat institusi-institusi internasional berarti bahwa neo-liberalisme juga disebut institusionalisme liberal. Hal ini juga berarti bahwa pada dasarnya bangsa-bangsa bebas membuat pilihan-pilihan mereka sendiri tentang bagaimana mereka akan menerapkan kebijakan tanpa organisasi-organisasi internasional yang merintangi hak suatu bangsa atas kedaulatan.
Neoliberalimse juga mengandung suatu teori ekonomi yang didasarkan pada penggunaan pasar-pasar yang terbuka dan bebas dengan hanya sedikit, jika memang ada, intervensi pemerintah untuk mencegah terbentuknya monopoli dan bentuk-bentuk konglomerasi yang lain. Keadaan saling tergantung satu sama lain yang terus meningkat selama dan sesudah Perang Dingin menyebabkan neoliberalisme didefinisikan sebagai institusionalisme, bagian baru teori ini dikemukakan oleh Robert Keohane dan juga Joseph Nye.
1.2.2. TEORI2 PASCA-POSITIVIS/REFLETIVIS
Teori-teori pascastrukturalis dalam HI berkembang pada 1980-an dari studi-studi pascamodernis dalam ilmu politik. Pasca-strukturalisme mengeksplorasi dekonstruksi konsep-konsep yang secara tradisional tidak problematis dalam HI, seperti kekuasaan dan agensi dan meneliti bagaimana pengkonstruksian konsep-konsep ini membentuk hubungan-hubungan internasional.
Penelitian terhadap “narasi” memainkan peran yang penting dalam analisis pascastrukturalis, sebagai contoh studi pascastrukturalis feminis telah meneliti peran yang dimainkan oleh “kaum wanita” dalam masyarakat global dan bagaimana kaum wanita dikonstruksi dalam perang sebagai “tanpa dosa” (innocent) dan “warga sipil”. Contoh-contoh riset pasca-positivis mencakup: Pelbagai bentuk feminisme (perang "gender" war—“gendering” war) Pascakolonialisme (tantangan-tantangan dari sentrisme Eropa dalam HI)
1.2.2.1. Teori Masyarakat Internasional (Aliran pemikiran Inggris)
Teori masyarakat internasional, juga disebut Aliran Pemikiran Inggris, berfokus pada berbagai norma dan nilai yang sama-sama dimiliki oleh negara-negara dan bagaimana norma-norma dan nilai-nlai tersebut mengatur hubungan internasional.
Contoh norma-norma seperti itu mencakup diplomasi, tatanan, hukum internasional.
Tidak seperti neo-realisme, teori ini tidak selalu positivis. Para teoritisi teori ini telah berfokus terutama pada intervensi kemanusiaan, dan dibagi kembali antara para solidaris, yang cenderung lebih menyokong intervensi kemanusiaan, dan para pluralis, yang lebih menekankan tatanan dan kedaulatan, Nicholas Wheeler adalah seorang solidaris terkemuka, sementara Hedley Bull mungkin merupakan pluraris yang paling dikenal.
1.2.2.2. Konstruktivisme Sosial
Kontrukstivisme Sosial mencakup rentang luas teori yang bertujuan menangani berbagai pertanyaan tentang ontologi, seperti perdebatan tentang lembaga (agency) dan Struktur, serta pertanyaan-pertanyaan tentang epistemologi, seperti perdebatan tentang “materi/ide” yang menaruh perhatian terhadap peranan relatif kekuatan-kekuatan materi versus ide-ide.
Konstruktivisme bukan merupakan teori HI, sebagai contoh dalam hal neo-realisme, tetapi sebaliknya merupakan teori sosial.
Konstruktivisme dalam HI dapat dibagi menjadi apa yang disebut oleh Hopf (1998) sebagai konstruktivisme “konvensional” dan “kritis”. Hal yang terdapat dalam semua variasi konstruktivisme adalah minat terhadap peran yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan ide. Pakar konstruktivisme yang paling terkenal, Alexander Wendt menulis pada 1992 tentang Organisasi Internasional (kemudian diikuti oleh suatu buku, Social Theory of International Politics 1999), “anarki adalah hal yang diciptakan oleh negara-negara dari hal tersebut”. Maksudnya, struktur anarkis yang diklaim oleh para pendukung neo-realis sebagai mengatur interaksi negara pada kenyataannya merupakan fenomena yang secara sosial dikonstruksi dan direproduksi oleh negara-negara.
Sebagai contoh, jika sistem internasional didominasi oleh negara-negara yang melihat anarki sebagai situasi hidup dan mati (diistilahkan oleh Wendt sebagai anarki “Hobbesian”) maka sistem tersebut akan dikarakterkan dengan peperangan. Jika pada pihak lain anarki dilihat sebagai dibatasi (anarki “Lockean”) maka sistem yang lebih damai akan eksis. Anarki menurut pandangan ini dibentuk oleh interaksi negara, bukan diterima sebagai aspek yang alami dan tidak mudah berubah dalam kehidupan internasional seperti menurut pendapat para pakar HI non-realis.
Namun, banyak kritikus yang muncul dari kedua sisi pembagian epistemologis tersebut. Para pendukung pasca-positivis mengatakan bahwa fokus terhadap negara dengan mengorbankan etnisitas/ras/jender menjadikan konstrukstivisme sosial sebagai teori positivis yang lain.
Penggunaan teori pilihan rasional secara implisit oleh Wendt juga telah menimbulkan pelbagai kritik dari para pakar seperti Steven Smith. Para pakar positivis (neo-liberalisme/realisme) berpendapat bahwa teori tersebut mengenyampingkan terlalu banyak asumsi positivis untuk dapat dianggap sebagai teori positivis.
1.2.2.3. Teori Kritis
Teori hubungan internasional kritis adalah penerapan “teori kritis” dalam hubungan internasional.
Pada pendukung seperti Andrew Linklater, Robert W. Cox, dan Ken Booth berfokus pada kebutuhan terhadap emansipansi (kebebasan) manusia dari Negara-negara. Dengan demikian, adalah teori ini bersifat “kritis” terhadap teori-teori HI “mainstream” yang cenderung berpusat pada negara (state-centric). Catatan: Daftar teori ini sama sekali tidak menyebutkan seluruh teori HI yang ada. Masih ada teori-teori lain misalnya fungsionalisme, neofungsionalisme, feminisme, dan teori dependen.
1.2.2.4. Teori Marxisme
Teori Marxis dan teori Neo-Marxis dalam HI menolak pandangan realis/liberal tentang konflik atau kerja sama negara, tetapi sebaliknya berfokus pada aspek ekonomi dan materi.
Marxisme membuat asumsi bahwa ekonomi lebih penting daripada persoalan-persoalan yang lain; sehingga memungkinkan bagi peningkatan kelas sebagai fokus studi.
Para pendukung Marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal (kapital).
Dengan demikian, periode kolonialisme membawa masuk pelbagai sumber daya untuk bahan-bahan mentah dan pasar-pasar yang pasti (captive markets) untuk ekspor, sementara dekolonisasi membawa masuk pelbagai kesempatan baru dalam bentuk dependensi (ketergantungan).
Berkaitan dengan teori-teori Marx adalah Teori Dependensia yang berargumen bahwa negara-negara maju, dalam usaha mereka untuk mencapai kekuasaan, menembus negara-negara berkembang lewat penasihat politik, misionaris, pakar, dan perusahaan multinasional untuk mengintegrasikan negara-negara berkembang tersebut ke dalam sistem kapitalis terintegrasi untuk mendapatkan sumber-sumber daya alam dan meningkatkan dependensi negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju.
Teori-teori Marxis kurang mendapatkan perhatian di Amerika Serikat di mana tidak ada partai sosialis yang signifikan. Teori-teori ini lebih lazim di pelbagai bagian Eropa dan merupakan salah satu kontribusi teoritis yang paling penting bagi dunia akademis Amerika Latin, sebagai contoh lewat teologi.

B. KONSEP2 DALAM HI
Hubungan internasional sering dipandang dari pelbagai level analisis, konsep-konsep level sistemik adalah konsep-konsep luas yang mendefinisikan dan membentuk lingkungan (milieu) internasional, yang dikarakterkan oleh Anarki.
1. B. 1. Konsep Kekuasaan
Konsep Kekuasaan dalam hubungan internasional dapat dideskripsikan sebagai tingkat sumber daya, kapabilitas, dan pengaruh dalam persoalan-persoalan internasional.
Kekuasaan sering dibagi menjadi konsep-konsep kekuasaan yang keras (hard power) dan kekuasaan yang lunak (soft power), kekuasaan yang keras terutama berkaitan dengan kekuasaan yang bersifat memaksa, seperti penggunaan kekuatan, dan kekuasaan yang lunak biasanya mencakup ekonomi, diplomasi, dan pengaruh budaya. Namun, tidak ada garis pembagi yang jelas di antara dua bentuk kekuasaan tersebut.
1. B. 1. 1. Polaritas
Polaritas dalam Hubungan Internasional merujuk pada penyusunan kekuasaan dalam sistem internasional. Konsep tersebut muncul dari bipolaritas selama Perang Dingin, dengan sistem internasional didominasi oleh konflik antara dua negara adikuasa dan telah diterapkan sebelumnya. Sebagai akibatnya, sistem internasional sebelum 1945 dapat dideskripsikan sebagai terdiri dari banyak kutub (multi-polar), dengan kekuasaan dibagi-bagi antara negara-negara besar.
Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 telah menyebabkan apa yang disebut oleh sebagian orang sebagai unipolaritas, dengan AS sebagai satu-satunya negara adikuasa. Beberapa teori hubungan internasional menggunakan ide polaritas tersebut.
Keseimbangan kekuasaan adalah konsep yang berkembang luas di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama, pemikirannya adalah bahwa dengan menyeimbangkan blok-blok kekuasaan hal tersebut akan menciptakan stabilitas dan mencegah perang dunia.
Teori-teori keseimbangan kekuasaan kembali mengemuka selama Perang Dingin, sebagai mekanisme sentral dalam Neorealisme Kenneth Waltz. Di sini konsep-konsep menyeimbangkan (meningkatkan kekuasaan untuk menandingi kekuasaan yang lain) dan bandwagoning (berpihak dengan kekuasaan yang lain) dikembangkan.
Teori stabilitas hegemonik juga menggunakan ide Polaritas, khususnya keadaan unipolaritas. Hegemoni adalah terkonsentrasikannya sebagian besar kekuasaan yang ada di satu kutub dalam sistem internasional, dan teori tersebut berargumen bahwa hegemoni adalah konfigurasi yang stabil karena adanya keuntungan yang diperoleh negara adikuasa yang dominan dan negara-negara yang lain dari satu sama lain dalam sistem internasional.
Hal ini bertentangan dengan banyak argumen Neorealis, khususnya yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz, yang menyatakan bahwa berakhirnya Perang Dingin dan keadaan unipolaritas adalah konfigurasi yang tidak stabil yang secara tidak terelakkan akan berubah.
Hal ini dapat diungkapkan dalam Teori Peralihan Kekuasaan, yang menyatakan bahwa mungkin suatu negara besar akan menantang suatu negara yang memiliki hegemoni (hegemon) setelah periode tertentu, sehingga mengakibatkan perang besar. Teori tersebut mengemukakan bahwa meskipun hegemoni dapat mengontrol terjadinya pelbagai perang, hal tersebut menyebabkan terjadinya perang yang lain. Pendukung utama teori tersebut, A.F.K. Organski, mengemukakan argumen ini berdasarkan terjadinya perang-perang sebelumnya selama hegemoni Inggris. Portugis, dan Belanda.
1. B. 2. Interdependensi
Banyak orang yang menyokong bahwa sistem internasional sekarang ini dikarakterkan oleh meningkatnya interdepedensi atau saling ketergantungan: tanggung jawab terhadap satu sama lain dan dependensi (ketergantungan) terhadap pihak-pihak lain. Para penyokong pendapat ini menunjuk pada meningkatnya globalisasi, terutama dalam hal interaksi ekonomi internasional. Peran institusi-institusi internasional, dan penerimaan yang berkembang luas terhadap sejumlah prinsip operasional dalam sistem internasional, memperkukuh ide-ide bahwa hubungan-hubungan dikarakterkan oleh interdependensi.
1. B. 3. Dependensi
Teori dependensi adalah teori yang paling lazim dikaitkan dengan Marxisme, yang menyatakan bahwa seperangkat negara Inti mengeksploitasi kekayaan sekelompok negara Pinggiran yang lebih lemah.
Pelbagai versi teori ini mengemukakan bahwa hal ini merupakan keadaan yang tidak terelakkan (teori dependensi standar), atau menggunakan teori tersebut untuk menekankan keharusan untuk berubah (Neo-Marxisme).
Ketika umat manusia memasuki tahap peradaban global, beberapa ilmuwan dan teoritisi politik melihat hirarki institusi-institusi global yang menggantikan sistem negara-bangsa berdaulat yang ada sebagai komunitas politik yang utama.
Mereka berargumen bahwa bangsa-bangsa adalah komunitas imajiner yang tidak dapat mengatasi pelbagai tantangan modern seperti efek Dogville (orang-orang asing dalam suatu komunitas homogen), status legal dan politik dari pengungsi dan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan keharusan untuk menghadapi pelbagai masalah dunia seperti perubahan iklim dan pandemik.
Pakar masa depan Paul Raskin telah membuat hipotesis bahwa bentuk politik Global yang baru dan lebih absah dapat didasarkan pada pluralisme yang dibatasi (connstrained pluralism). Prinsip ini menuntun pembentukan institusi-institusi berdasarkan tiga karakteristik: ireduksibilitas (irreducibility), di mana beberapa isu harus diputuskan pada level global; subsidiaritas, yang membatasi cakupan otoritas global pada isu-isu yang benar-benar bersifat global sementara isu-isu pada skala yang lebih kecil diatur pada level-level yang lebih rendah; dan heterogenitas, yang memungkinkan pelbagai bentuk institusi lokal dan global yang berbeda sepanjang institusi-institusi tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban global.
PBB adalah organisasi internasional yang mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai “himpunan global pemerintah-pemerintah yang memfasilitasi kerjasama dalam hukum internasional, keamanan internasional, perkembangan ekonomi, dan kesetaraan sosial”. PBB merupakan institusi internasional yang paling terkemuka. Banyak institusi legal memiliki struktur organisasi yang mirip dengan PBB.

ALIRAN2 (PANDANGAN) DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL

Pandangan2 yang berkembang dalam OI sbb:

1. Pandangan Tradisionalis
2. Pandangan Revisionis
3. Pandangan Strukturalis
4. Pandangan Globalis

A. PANDANGAN TRADISIONALIS
Pendekatan tradisionalis berfokus memahami norma dan nilai-nilai, penilaian, dan pengetahuan sejarah, serta teoritisi di dalam subjek. Situasi yang memihak pada pendekatan behavioralis ini yang akhirnya memunculkan paham baru ‘neo’.
Pendekatan yang pertama kali muncul dalam Studi Hubungan Internasional adalah pendekatan tradisional (traditional approach) di mana sejarah, filsafat, dan hukum mengambil peran terbesar dalam upaya memahami berbagai fenomena hubungan internasional.
· Tradisionalisme merupakan pendekatan terhadap hubungan internasional yang menekankan pembelajaran sejarah diplomatik, hukum internasional, dan filsafat dalam usahanya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik.
· Kaum tradisionalis cenderung bersifat skeptis terhadap pendekatan behaviouralis yang dibatasi oleh standar-standar ilmiah, termasuk pengujian hipotesis secara formal dan penggunaan analisis statistika.
· Perspektif-perspektif yang termasuk ke dalam pendekatan tradisional antara lain idealisme dan realisme.
· Akhir tahun 1950-an muncul aliran pemikiran ketiga yang menolak tradisi pemikiran idealis maupun realis,mereka menamakan dirinya kaum behavioralis. Banyaknya perdebatan perdebatan dalam HI sendiri, yang hingga saat ini pun masih terus berlanjut. Namun, pendekatan awal dalam sejarah HI ini, tidak dapat dilupakan begitu saja.
· Salah satu pemikir idealis adalah Woodrow Wilson yang dalam pidatonya, fourteen points speech, menganjurkan pembentukan organisasi internasional untuk mencegah perang dan mewujudkan perdamaian dunia.
· Tokoh-tokoh realisme (yang kemudian menjadi perspektif dominan dalam HI sampai saat ini) antara lain E. H. Carr dan Morgenthau. Perdebatan antara realisme dan idealisme sering disebut sebagai perdebatan besar yang pertama dalam HI.
· Saat para pmikir tradisional lebih cenderung melihat garis besar kekerasan sbg hal yang dianalisis, nyatanya para pemikir HI setelahnya, mungkin terbantu mulai mengemukanyha isu "resolusi| dan isu "pasifis", berusaha melihat lebih detil lagi tentang sebab2 peperangan itu sendiri, yang mungkin tak hanya karena persaingan secara fisik (maksudnya kekuatan militer). Berbagai hal yang ikut melingkupi suatu front / peperangan modern (utamanya Perang Dingin), yang kemudian cukup dramatis hadirkan teori baru dlm HI
entah cosmpolitanism, critical theory, English School, Post positivisme, dll.


II. B. PANDANGAN REVISIONALIS
Sebagai suatu level analisis level unit sering dirujuk sebagai level negara, karena level analisis ini menempatkan penjelasannya pada level negara, bukan sistem internasional.
Revisionisme/Status quo
Negara-negara dapat diklasifikasikan menurut apakah mereka menerima status quo, atau merupakan revisionis, yaitu menginginkan perubahan.
Negara-negara revisionis berusaha untuk secara mendasar mengubah pelbagai aturan dan praktik dalam hubungan internasional, merasa dirugikan oleh status quo (keadaan yang ada). Mereka melihat sistem internasional sebagai untuk sebagian besar merupakan ciptaan barat yang berfungsi mengukuhkan pelbagai realitas yang ada.
Jepang adalah contoh negara yang beralih dari negara revisionis menjadi negara yang puas dengan status quo, karena status quo tersebut kini menguntungkan baginya.

II.C. PANDANGAN STRUKTURALIS
Latar Belakang Pandangan Strukturalis dalam OI
Marx melahirkan sebuah doktrin Marxisme yang ingin menciptakan suatu masyarakat tanpa kelas. Dasar pemikirannya adalah untuk menciptakan suatu keadaan yang lebih adil dimana kelas-kelas yang sebelumnya diisi oleh pertentangan terutamanya antara kelas borjuis dan kelas proletar bisa dihilangkan dengan menciptakan suatu kondisi tanpa kelas. Pandangan Marx inilah yang mengilhami banyak pemikir di kalangan negara-negara Dunia Ketiga (Asia, Afrika, dan Amerika Latin) mengenai kesenjangan yang mereka hadapi dengan negara-negara bekas penjajah mereka.
Untuk itu, walaupun tidak semua pemikir Dunia Ketiga setuju untuk mengilhami pemikiran Marx, pemikir ini sebenarnya tetap menggunakan core dari pemikiran Marx. Untuk lebih memperjelas pendalaman mereka terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan, mereka melihatnya dalam hubungan-hubungan langsung antarnegara yang banyak terangkum dalam hubungan-hubungan di dalam organisasi internasional.
Ketergantungan merupakan salah satu bentuk yang dianggap oleh banyak pemikir sebagai sumber dari ketidakadilan sehingga Yosh Tandon (1978) mengemukakan dua perspektif berbeda dari negara-negara Dunia Ketiga mengenai pentingnya organisasi internasional sbb:
Kaum revolutionaries, yaitu negara-negara yang menganggap hubungan yang terjalin dalam organisasi internasional adalah bentuk penjajahan murni, bentuk pengemukakan ketidakadilan yang nyata, sehingga mereka cenderung untuk tidak terlibat langsung dalam organisasi internasional.
Contohnya, Palestinian Liberation Organization (PLO) yang ternyata malah menjadi tergantung kepada Liga Arab bagi sumber finansialnya daripada untuk memandirikan mereka, dan inilah yang sering dikemukakan oleh negara-negara revolutionaries seperti Cina dan Vietnam yang tidak ingin terlibat dalam organisasi internasional sampai mereka menjadi negara kuat terlebih dahulu.
Kaum reformism yang memandang penggunaan organisasi internasional justru akan mengurangi ketergantungan mereka, terutama terhadap negara-negara maju. Munculnya pemikiran semacam pemikiran Marx di negara-negara Dunia Ketiga juga tidak terlepas dari penelitian-penelitian mereka mengenai dependencia dan developmentalist.
Seperti yang kita ketahui bersama, negara-negara Dunia Ketiga merupakan negara bekas jajahan yang dapat dikatakan harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem internasional saat itu. Ketertinggalan menyebabkan negara-negara Dunia Ketiga amat membutuhkan pembangunan dan kerjasama yang banyak dituangkan di organisasi internasional. Padahal, sistem internasional yang ada pada saat itu banyak melahirkan bentuk-bentuk penjajahan baru dengan lebih banyak mengorbankan negara-negara Dunia Ketiga. Inilah yang kemudian menimbulkan pemikiran mencari bagaimana bentuk kerjasama internasional yang lebih adil di dalam negara-negara Dunia Ketiga itu sendiri.
Strukturalisme dan Sistem Internasional
Strukturalisme lebih menekankan pada struktur dalam sistem internasional dan menggapnya bisa memberikan penjelasan aspek mana yang signifikan dalam menggambarkan HI.
Strukturalisme tampaknya lebih terlihat sebagai sebuah pendekatan dari pada teori itu sendiri. Karenanya strukturalisme bisa dianggap mengepalai banyak varian teori di bawahnya.
Berikut pandangan singkat tentang strukturalisme:
1. Menekankan pada struktur dalam sebuah sistem internasional bukan pada aktor yang bermain didalamnya. Fokus pada struktur dipandang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan aktor dalam melihat HI.
2. Strukturalisme skeptis terhadap adanya pengaruh organisasi-organisasi dalam HI, termasuk negara, organisasi internasional dan aktor lainnya terhadap struktur luar.
Analisis struktural dapat dibedakan tergantung pada beberapa varian yang ada, seperti:
Realisme: strukturalis dapat dikatakan sebagai strukturalis yang memandang negara sebagai aktor sentral.
Marxist: strukturalis menekankan pada struktur kelas dan sosial yang banyak terpengaruh oleh sistem ekonomi.
Feminis: structuralis merupakan strukturalis yang fokus pada isu gender dalam HI.
Strukturalisme yang juga dikenal dengan nama Neo-Marxisme, Marxisme Struktural, dan Marxisme Ilmiah dalam Ilmu HI merupakan suatu ajaran yang percaya akan bahwa struktur sistem internasional sangat ditentukan oleh tingkah laku individu antar negara dan ditujukan sebagai batasan atas pembuatan berbagai keputusan sebelum diputuskan oleh pemerintahan suatu negara.
Di dalam pandangan ini terdapat aktor lain selain negara. Dalam hal pengambilan keputusan didasarkan pada isu-isu yang memiliki pengaruh lebih besar atau lebih kecil terhadap struktur.
Strukturalisme secara akademisi dimulai dari pendekatan ilmu budaya dan sosial yang berusaha untuk membuka pola-pola dan struktur yang tertutup dari elemen-elemen penting terhadap pola-pola tersebut yang telah dibangun.
Strukturalisme berakar pada pemikiran Karl Marx akhir atau Neo-Klasik yang banyak bernaung pada organisasi dibawah gerakan Kiri Baru (New Left).
Terdapat dua (2) unsur dalam pemikiran Marx yang sangat berpengaruh terhadap pendekatan ini sbb:
Ramalannya mengenai runtuhnya kapitalisme yang tidak terelakan.
Etika humanis yang meyakini bahwa manusia pada hakikatnya baik, dan dalam keadaan tertentu yang menguntungkan akan dapat membebaskan diri dari lembaga-lembaga yang menindas, menghina dan menyesatkan.
Strukturalisme lahir dari pemikiran Marx dengan menempatkan keterkaitan antara ekonomi dengan politik sebagai elemen terpenting dalam melihat segala hal dalam hubungannya untuk mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan politik itu sendiri dengan harapan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh kelas.
Tiga pokok ajaran Marx mengenai stukturalisme yaitu mengenai kelas2 sosial yang terbagi antara:
Kaum borjuis (kaum pemilik modal),
Kaum proletar (kaum tertindas: buruh dan petani)
à Ketiga kelompok tsb terkait dengan model produksi (pengaturan perekonomian dan hubungan ekonomi) yang dimana membentuk dasar materi bagi masyarakat yang didasarkan pada produksi barang dan jasa manufaktur secara besar-besar sebagai prinsip utama Kapitalisme, dan teori nilai pekerja yang mengatakan bahwa upah buruh tidak sesuai dengan nilai barang yang diproduksi (menurut Marx nilai barang terbentuk oleh nilai guna, nilai tukar, dan nilai tambah).
Strukturalisme dianggap sebagai kritikan terhadap realisme dan liberalisme dengan tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil karena kelahiran kapitalisme telah menciptakan tatapan yang tidak adil, dan hubungan ekonomi global yang sekarang ini merupakan rancangan sedemikian rupa untuk menguntungkan kelas-kelas sosial tertentu sehingga menciptakan kelas-kelas sosial yang dimana dalam perspektif strukturalisme hal ini harus dihapuskan.
Walaupun Strukturalisme dianggap sebagai kritikan terhadap realisme dan liberalisme, ketiga perspektif ini memiliki berbagai persamaan seperti:
1. Kesamaan antara strukturalisme dengan realisme yaitu terdapatnya konflik sbb:
Letak konfliknya berbeda di mana dalam realisme konflik diciptakan karena “conventional state to state” (bentrokan kepentingan antar negara).
Sedangkan dalam strukturalisme konflik diciptakan karena adanya perebutan sumber daya alam.
2. Strukturalisme memiliki persamaan dengan liberalisme karena sama-sama mengakui adanya aktor non-negara. Bedanya, strukturalisme memandang institusi internasional sebagai kaki-tangan kapitalisme.
TOKOH DAN PEMIKIRAN STRUKTURALIS
Henrique Fernando Cardoso dan Enzo Felatto à Teori Ketergantungan
Berasal dari konsep Lenin mengenai imperialisme, berpendapat bahwa imperialisme masih hidup, namun dalam bentuk lain yaitu dominasi ekonomi negara-negara kaya terhadap negara-negara yang kurang maju.
Pembangunan ekonomi negara-negara kurang maju erat kaitannya dengan kepentingan negara-negara maju, karena negara bekas jajahan dapat menyediakan sumber daya alam manusia dan sumber daya alam, dan juga negara kurang maju dapat menjadi pasar untuk hasil produksi negara maju, sedangkan produksi untuk ekspor sering ditentukan oleh negara maju.
Teori ini berusaha untuk mengatakan bahwa negara-negara kurang maju secara terus-menerus akan mengalami kemiskinan karena pengaruh dari strategi ekonomi dan politik dari negara maju.
Objek kajian teori ketergantungan terutama adalah pengalaman negara-negara Amerika Latin yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan walaupun telah merdeka sejak awal abad XIX.
Immanuel Wallerstein à Teori Sistem Dunia
Menurut teori ini, kapitalisme telah menyebar ke seluruh dunia sehingga menciptakan negara pusat (core), negara semi pinggiran (semi pheri-pheri), dan negara pinggiran (pheri-pheri).
Wallerstein memahami Teori Sistem Dunia sebagai perkembangan ekonomi kapitalis dunia yang saling bertautan, dimana tumbuh dalam bentuk modern pada abad ke XVI.
Konsepsi Wallerstein tentang kapitalisme ditopang oleh gagasan mengenai ekspansi perdagangan internasional. Teori ini berpendapat bahwa tidak meratanya pembangunan di dunia dan adanya pembagian dunia pertama dan ketiga merupakan penerapan fungsi dari sistem dunia yang kapitalis, bukan akibat dari ketertinggalan sejarah atau suatu masalah teknis.


ASPEK-ASPEK STRUKTURALIS
Karakteristik Hubungan Internasional sangat dibentuk oleh struktur perekonomian dunia yang kapitalistik.
Hubungan internasional dibentuk atau ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi.
Aktor utama dalam Hubungan Internasional adalah negara dan aktor non-negara.
Negara lebih mencerminkan kepentingan kelas-kelas dominan daripada kepentingan nasional murni.
Kapitalisme adalah suatu tatanan sosial dan ekonomi yang tidak adil sehingga menghasilkan konflik dan ketidakharmonisan.
Kapitalisme ditandai dengan kontradiksi-kontradiksi internal dan merupakan sasaran bagi krisis periodik.
STRUKTURALIS BERDASARKAN PANDANGAN MARXIST
Perspektif Marxis Gramscian lainnya memandang organisasi internasional sebagai instrumen pengembangan kapitalisme modern. Bagi kaum Marxis, organisasi internasional memiliki tiga peran yang saling berhubungan:
IGO adalah komplementer politik kapitalisme. Bahkan, dalam bidang ekonomi, jelas sekali bahwa berlaku “supranasionalisme”, penggunaan otoritas yang lebih tinggi daripada negara. The debt crisis (krisis hutang) sebagai bukti bahwa negara-negara berkembang sangat ditekan oleh kekuatan pasar dunia, dominasi modal,dan lembaga-lembaga internasional. IMF dan World Bank memang menjadi sumber kredit bagi negara-negara berkembang, tetapi, sebagai gantinya, mereka membebankan kondisi yang keras melalui ‘penyesuaian struktural’: devaluasi mata uang lokal, adopsi strategi pertumbuhan berorientasi ekspor, dan pemotongan terhadap subsidi kesejahteraan.
OI adalah mekanisme dominasi yang digunakan negara-negara inti untuk mengeksploitasi negara-negara periferi. Beberapa MNC adalah contoh klasik organisasi internasional yang melakukan eksploitasi hingga menyebabkan keterbelakangan. Bahkan, menurut Griffiths dan O’Callaghan (2002), MNC adalah adalah non-state actor (aktor nonnegara) yang paling kontroversial; mereka menjatuhkan pemerintahan yang terpilih, mengeksploitasi negara-negara terbelakang, dan mengabaikan hak mereka.
KRITIK TERHADAP STRUKTURALISME
· Negara-negara yang lebih miskin mempunyai hanya sedikit kemungkinan untuk meningkatkan posisi mereka, seolah-olah menyepelekan perjuangan negara-negara tersebut untuk mengatasi tekanan dari dunia (tekanan dari dunia kapitalisme).
· Strukturalisme mampu untuk menjabarkan kejahatan kapitalisme internasional, namun tidak memiliki cara untuk mengubah tatanan tersebut.
· Segala sesuatu dijelaskan berdasarkan kelas sosial, sehingga mengesampingkan berbagai fenomena (perang, krisis ekonomi, kesenjangan, dan aspek-aspek indentitas: gender, etnisitas, dan identitas lainnya).
· Strukturalisme secara emplisit menyakatakan bahwa akhir dari sejarah adalah sosialisme (sesuai dengan tesis Karl Marx dalam Historical Materialism) yang merupakan suatu hal yang sangat jauh dari kenyataan karena tidak melihat dinamika perubahan sejarah dan sosial.

CONTOH STRUKTURALIS:
IMF merupakan suatu alat kebijakan negara pusat kapitalisme yaitu Amerika Serikat dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan mobilitas modal dengan tujuan akhir untuk menciptakan arus investasi yang baik, namun pada prakteknya IMF malah merusak pasar negara-negara miskin dengan menerapkan utang luar negeri tanpa menimbang efek-efek yang akan terjadi di negara-negara tersebut.
Melalui kacamata strukturalisme, fenomena diatas dianggap sebagai suatu jebakan yang dibuat oleh IMF agar negara-negara miskin tetap dalam cengkraman kapitalisme global meskipun posisi negara-negara kapitalis sedang terjerambat krisis. Penarikan kesimpulan ini merupakan hal yang sesuai dengan pandangan strukturalisme yang menyatakan bahwa institusi internasional seperti layaknya IMF merupakan kepanjangan tangan dari kapitalisme.
Asumsi ini berdasar Teori Ketergantungan, yang menganggap ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara miskin, disebabkan faktor eksternal, lebih sebagai masalah ekonomi dan polarisasi regional ekonomi global (Barat dan Non-Barat, negara industri dan negara ketiga, atau utara-selatan), dan kondisi ketergantungan adalah anti pembangunan atau tak akan pernah melahirkan pembangunan dan tidak lebih merupakan bentuk imprialisme baru. Keterbelakangan adalah label untuk negara dengan kondisi teknologi dan ekonomi yang rendah diukur dari sistem standarisasi negara maju penganut kapitalisme.
Karakteristik struktur ekonomi internasional tersebut, memungkinkan negara yang memiliki power yang dominan untuk menciptakan aturan-aturan yang mengendalikan aktifitas-aktifitas ekonomi internasional dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingan yang dimilikinya. Sebagai akibatnya terciptalah pola hubungan yang bersifat asimetris di antara negara hegemon dengan negara lainnya yang berujung pada ketergantungan negara dunia ketiga kepada negara hegemon, baik itu dari segi ekonomi maupun politik, bahkan tidak jarang perubahan pada struktur domestik sebuah negara yang tergantung ditentukan oleh pola hubungan yang asimetris tersebut.
Di sini IMF dianggap sebagai perwakilan dari kapitalisme yang hanya mewakili kepentingan negara-negara kaya dengan tujuan untuk terus memiskinkan negara-negara miskin dan memperkuat dominasi negara-negara kaya terhadap berbagai kepentingan negara-negara kaya tersebut. Bahaya dari Kapitalisme melalui IMF-nya telah beberapa dibuktikan oleh sejarah seperti krisis moneter yang melanda Indonesia 1997, krisis moneter Venezuela 1989, dan penyesuaian struktural IMF di Ethiopia yang menyebabkan 8 juta rakyatnya menderita kelaparan meskipun produksi pangan di negara tersebut mencapai 90% kebutuhannya dan di beberapa tempat di negeri tersebut malah terjadi surplus produksi pangan.
Pandangan Perspektif Strukturalis terhadap Organisasi Internasional menurut Clive Archer:
Kedudukan organisasi internasional bagi negara dunia ketiga memang bagai pisau bermata dua. Organisasi internasional bisa dimanfaatkan sebagai agen pembawa kemajuan bagi negara dunia ketiga, tetapi juga dapat berfungsi sebaliknya. Organisasi internasional juga dapat dilihat sebagai alat negara maju untuk menguatkan kedudukannya sebagai pelaku eksploitasi masyarakat dunia ketiga.
Clive Archer menjabarkan pandangan beberapa tokoh perspektif strukturalis dalam memandang posisi negara dunia ketiga dan ’penjajahnya’ dalam struktur ekonomi hubungan internasional serta dalam organisasi internasional.
Dua (2) varian perspektif strukturalis menurut Clive Archer sbb:
1.Dependency school menjabarkan kondisi negara dunia ketiga yang bergantung secara ekonomi ke negara maju.
Hal ini disebabkan oleh sistem ekonomi politik dunia yang neo-kolonialis dimana negara maju dan kaum borjuis dari dunia ketiga telah mengeksploitasi masyarakat tak berdaya dari negara dunia ketiga. Proses alih teknologi, keahlian(expertise), dan aliran dana hasil perdagangan internasional yang sangat dibutuhkan negara berkembang membuat negara dunia ketiga sangat bergantung pada negara maju.
Walaupun hubungan ekonomi yang terjalin antara negara dunia ketiga dan maju bersifat tidak seimbang dan merugikan bagi negara berkembang, masyarakat negara tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari jeratan eksploitasi neo-kolonialisme dan imperialisme.
F.H. Cardosa dalam buku International Organization menyebutkan bahwa kondisi negara-negara selatan tidaklah seragam. Karena disamping kondisi negara dunia ketiga yang belum terbangun dan terpinggirkan, adapula negara yang sudah merasakan sedikit pembangunan dan perkembangan dalam berbagai bidang.
Namun, hal ini dibantah oleh Samir Amin. Amin berpendapat jika pembangunan yang terjadi di beberapa wilayah tersebut adalah pembangunan semu. Karena pembangunan tersebut hanyalah bukti adanya aliansi kaum borjuis negara selatan dengan utara. Pembangunan tersebut hanyalah hasil dari eksploitasi kaum proletar tanpa adanya perbaikan signifikan dalam kehidupan mereka. Organisasi internasional dan dialog utara-selatan adalah usaha membuat negara dunia ketiga semakin dibawah kontrol kaum kapitalis.
2.Developmentalist yang menganalisa kondisi dunia di tengah sistem kapitalis yang kemudian berbuah menjadi neo-kolonialis dan imperialis telah menghasilkan dua kelas berseberangan, yakni negara core/center (negara industri) dan negara periphery (berkembang). Tidak seperti teori dependensi, dimana ketidakseimbangan kelas tidak memiliki solusi, dalam varian teori ini dibahas mengenai jalan keluarnya.
Raul Prebisch, seorang developmentalist, menyatakan bahwa tindakan politis dapat menjadi solusi dari ketidakseimbangan kelas ini. Dengan politik, negara utara- selatan dapat berdialog dan membuat beragam kesepakatan yang mebguntungkan bagi kedua belah pihak. Organisasi internasional seperti UNCTAD juga membantu menguatkan dan menyatukan negara dunia ketiga. namun, dalam kenyataannya, posisi tawar negara selatan masih lemah.
Radha Sinha menyatakan bahwa dalam GATT, IBRD, dan IMF, negara industri memiliki posisi penentu keputusan yang besar. Untuk itu, diperlukan pengembangan rasa solidaritas dan kepercayaan diri bagi negara-negara dunia ketiga agar bisa bersatu memperjuangkan kepentingannya di dunia internasional, terlebih dalam bangku organisasi internasional.
Pandangan strukturalis yang hanya mencakup segi ekonomi politik yang berujung pada pembagian kelas ekonomi di dunia ini menimbulkan lahirnya pandangan globalis sebagai jawaban atas permasalahan yang ada di dunia internasional. Berbeda dengan perpektif strukturalis, pemikrian globalist lebih bersifat menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan world society, dan bertujuan untuk perdamaian.
Pandangan perpektif strukturalis terhadap organisasi internasional sbb:
Sistem ekonomi dunia kapitalis membuat setiap negara sangat mementingkan kapital dan berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya melalui perdagangan. Hal ini terutama dilakukan oleh negara-negara industri yang sudah memiliki modal baik dana dan teknologi yang maju.
Dalam proses produksi suatu barang, negara utara memerlukan raw materials dan tenaga kerja yang cukup murah untuk bisa memaksimalkan laba. Barang mentah dan tenaga kerja murah ini didapatkan negara maju dari negara dunia ketiga. Menurut FH Cardosa, kondisi demikian menyebabkan negara dunia ketiga dependen (mengalami ketergantungan). Perekonomian negara selatan sangat bergantung pada perdagangannya dengan negara utara.
Proses eksploitasi yang mengakibatkan dependensi ini didukung oleh fenomena adanya ketergantungan negara dunia ketiga terhadap negara maju dalam empat bidang, yakni:
Produksi,
keuangan,
kemananan, termasuk
pendidikan.
Ketergantungan terhadap pemasukan dari asing melalui jalur perdagangan menguat tatkala negara Less Depeloved Countries hanya mengekspor raw material saja. Sedangkan untuk barang jadi, negara berkembang masih mengimpornya. Usulan Economic Commission on Latin America (ECLA) yang menyarankan agar negara berkembang juga memproduksi barang jadi dalam kenyataannya tidak membawa kesuksesan.

Dependensi dalam berbagai bidang mengakibatkan negara dunia ketiga memiliki posisi tawar yang lemah dalam hubungan internasionalnya, termasuk juga dalam organisasi internasional. Sehingga negara selatan kurang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan hanya bersifat sebagai pengikut keputusan yang dikeluarkan organisasi internasional tersebut. Sejatinya, dalam organisasi internasional kedudukan setiap negara di dunia adalah sama dan adil. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, sangat jelas terasa bahwa perbedaan kelas (core dan periphery) mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kepentingan organisasi tersebut.

Kedudukan negara berkembang dan negara maju dalam organisasi internasional yang tidak seimbang sangat terlihat dalam World Trade Organization (WTO). Di dalam organsisasi pendukung perdagangan bebas dan adil ini terjadi perbedaan sikap terhadap negara maju yang kapitalis dengan negara berkembang.

Contohnya adalah dalam proses perundingan untuk menentukan keputusan selama Konferensi Tingkat Menteri (KTM) berlangsung. Konferensi Tingkat Menteri sebagai badan pembuat keputusan tertinggi di WTO ternyata tak mampu menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak, baik negara maju dan berkembang. Penyebabnya adalah ketidakterbukaan informasi saat KTM diadakan.

Hira Jhamtani mengungkapkan dalam buku WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga bahwa ”Banyak perundingan dilakukan dalam ruangan tertutup secara ’informal’, tetapi hasilnya dipakasakan menjadi keputusan formal. Ketika delegasi negara-negara berkembang diberi naskah deklarasi pada malam hari sebelum penutupan sidang, banyak yang mengeluh akan proses yang tidak transparan dan tidak demokratis tersebut.”
Radha Sinha penganut Developmentalis, berpendapat bahwa posisi negara industri memiliki kapabilitas lebih dalam menentukan arah kebijakan sebuah organisasi internasional seperti IMF dan IBRD. Faktanya, dalam KTM I di Singapura, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Kanada secara tiba-tiba mengusulkan lima klausul baru untuk dibahas dalam perundingan. Lima klausul yang berisi isu penanaman modal, kebijakan persaingan, pembelanjaan pemerintah, fasilitasi perdagangan, serta pengaturan tenaga kerja ini adalah usul baru yang tidak diagendakan sebelumnya dalam KTM Singapura. Walaupun klausul mengenai tenaga kerja akhirnya tidak dibahas dalam sidang, tetap saja empat usul lainnya dimasukkan ke dalam agenda kerja WTO.
Oleh karena itu, Hira Jhamtani berpendapat bahwa, ”WTO menjadi alat untuk memajukan agenda globalisasi korporasi menuju dominasi perusahaan-perusahaan multinasional (Multinational Corporations-MNC) atas kehidupan masyarakat biasa.” Dengan demikian, WTO tak ubahnya hanya cara baru bagi negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang yang tidak begitu mengerti maupun diuntungkan oleh organisasi tersebut.
Berdasarkan pandangan Strukturalis terhadap OI, meskipun kini konstelasi hubungan internasional sudah berubah dari era kolonialisme dan imperialisme tetapi faktanya masih menyisakan struktur kelas antara core dan periphery.

PANDANGAN GLOBALIS

Pandangan strukturalis yang hanya mencakup segi ekonomi politik yang berujung pada pembagian kelas ekonomi di dunia ini menimbulkan lahirnya pandangan globalis sebagai jawaban atas permasalahan yang ada di dunia internasional.

Hal ini berbeda dengan perpektif strukturalis, pemikiran globalist lebih bersifat menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan world society, dan bertujuan untuk perdamaian.
Para pemikir globalis, seperti Richard Sterling, mengakui bahwa masalah dunia sangat beragam mulai dari isu nuklir, kemiskinan, kesehatan, dan lingkungan.
Berdasarkan perkembangan global kontemporer, dunia saat ini bergerak lebih cepat akibat adanya globalisasi. Menurut Robert O. Koohare dan Joseph S. Nye, Jr., para modernis berkata perkembangan informasi akan mengubah dominasi negara dalam politik dunia sejak jaman feodal ke aktor internasional lainnya seperti multinasional corporation ataupun transnational social movements ataupun organisasi internasional dikarenakan masyarakat suatu tempat menjadi lebih mudah dalam berintegrasi dengan masyarakat di daerah lain dan cepat dalam mengetahui suatu informasi sehingga dapat dikatakan kita sedang berada dalam suatu tempat dengan jarak yang teramat dekat atau disebut global village.
Hal ini akan memberikan dampak dalam tatanan internasional dimana hubungan tidak lagi didominasi oleh aktor negara saja dan mungkin saja akan membentuk suatu tatanan masyarakat global. Menurut Chris Brown, berarti suatu masyarakat yang memiliki common interest dan common identity untuk menciptakan kesejahteraan bersama, solidaritas, dan hubungan yang baik yang melingkupi semua umat manusia.
Barbara Ward dan Rene Dubos dalam persiapannya menuju UN Conference on the Human Environment menyatakan bahwa kerjasama dalam bentuk aksi dan pembuatan kebijakan seluruh masyarakat dunia untuk mengentaskan beragam masalah di atas sangat dibutuhkan. Sedangkan penanganan masalah dalam bentuk kekerasan atau militer tidak diperlukan. Sudah saatnya negara maju dan berkembang saling bekerjasama dengan adil dalam mengentaskan masalah dunia. Organisasi internasional seperti INGO dan IGO diperlukan kehadirannya untuk mewadahi kepentingan dan menemukan solusi yang tepat untuk segala permasalahan yang ada.
Dalam perkembangannya, dunia internasional ternyata membutuhkan lebih lanjut sosok pemikiran mengenai kerjasama internasional yang mampu mengatasi persoalan yang lebih rumit dan luas. Kita mungkin banyak menyadari bahwa kita ternyata hidup di dunia yang satu, dunia yang sama.
Permasalahan2 yang ada bukanlah lagi merupakan permasalahan lokal (permasalahan yang harus negara itu saja). Namun, permasalahan yang ada adalah permasalahan bersama, permasalahan global, seperti Richard Sterling contohkan yaitu permasalahan nuklir, ledakan penduduk, polusi udara, revolusi komunikasi, kemakmuran bersama, dan kemiskinan global.
Pentingnya solusi global pada saat yang bersamaan melahirkan pandangan Globalist sbb:
Memandang permasalahan yang ada dari sudut pandang dunia.
Memandang segala sesuatunya dari dunia, tempat di mana seluruh bagian dari sistem itu bekerja.
Berbagai organisasi internasional yang memperjuangkan pandangan Globalis ini untuk mempertahankan keberlangsungan dunia, termasuk di dalamnya makhluk hidup yang menghuninya terutama manusia, dengan berbagai fungsi-fungsi bagiannya yang lebih luas dan lebih efisien.
Menurut penganut Globalis, John Burton, jika memasukkan terminologi masyarakat dunia dalam hubungan internasional yang ada selama ini, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih luas, di mana di dalamnya akan terdapat banyak solusi untuk permasalahan peradaban manusia yang tentunya juga masih sangat relevan dengan kepentingan nasional masing-masing negara.
Sterling kemudian menyarankan untuk membentuk suatu institusi semacam organisasi internasional yang dikemas dalam perspektif global yang nantinya akan banyak memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan global.
Barbara Ward dan Rene Dubos dalam bukunya Only One Earth: The Care and Maintenance of a Small Planet pun juga mengatakan pentingnya pemecahan masalah bersama secara global yang harus dilakukan segera karena permasalahan itu terlihat sangat kompleks dan mengancam kedudukan kita sebagai umat manusia daripada hanya membahas masalah dari aspek kedaulatan negara semata, dan akan lebih baik lagi jika justru pemerintah dari masing-masing negara mendiskusikan permasalahan ini secara bersama, mungkin melalui semacam organisasi internasional.
KETERKAITAN PANDANGAN STRUKTURALIS DAN GLOBALIS TEHADAP OI
Latar belakang munculnya kedua pandangan tersebut bertujuan mencapai suatu keadilan yang merata bagi semua pihak.
Kedua pandangan tersebut juga lahir secara berurutan di mana pemikiran Strukturalis lahir terlebih dahulu dengan mengalami kompleksitas permasalahan bergerak menuju jaman yang berbeda dan berkembang menjadi pemikiran Globalis.
Perkembangan pemikiran dari Strukturalis dan kemudian berkembang menjadi Globalis dan relevansinya terhadap organisasi internasional menunjukkan adanya suatu pendekatan hubungan dari masyarakat yang sebelumnya kurang berpengaruh dalam hubungan internasional lalu berkembang menjadi aktor2 internasional baru, seperti organisasi internasional.
Organisasi internasional pada era globalisasi ini akan menjadi suatu wadah besar bagi pencarian solusi permasalahan global yang menuntut adanya keterlibatan langsung dari masyarakat global tersebut. Dalam hal ini, peran negara sebagai fasilitator pencapaian tujuan OI masih tetap dibutuhkan.
Kedua pandangan tsb bertujuan menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan cepat dalam menghadapi perubahan. Hal ini tampak pada keterlibatan berbagai OI sebagai salah satu aktor internasional melalui interaksinya bersama masyarakat global dan negara guna bersama-sama merumuskan kebijakan yang sesuai perkembangan jaman.











Multinational Corporation (MNC): Organisasi Internasional (OI) atau Perusahaan Transnasional (TNC)?
Seberapa sering anda makan di restoran cepat saji, belanja di Hypermart, minum Coca-Cola, mengunjungi situs Google, naik motor Honda, mengganti merk Notebook anda dari Toshiba ke Sony dan beralih ke Apple, melakukan transaksi dengan kartu kredit HSBC? Hampir setiap hari? Atau anda adalah salah satu karyawan yang di PHK dari Nike, Inc.? Di setiap penjuru terdapat lambang MC Donalds, KFC, AW, hypermart tersedia di berbagai pusat perbelanjaan favorit anda, coca-cola tersedia di berbagai toko bahkan pedagang eceran di samping rumah anda, google terdapat di software Mozilla firefox anda, dealer Honda terdapat di berbagai kota, notebook tersedia di counter-counter elektronik kesayangan anda, dan HSBC tersebar hampir di setiap semua yang disebut diatas berada, sayangnya, anda harus mengelus dada jika anda adalah bekas karyawan Nike yang telah ditutup.
Hal di atas merupakan fenomena global yang menjadi trend saat ini, tentu bagi sebagian besar masyarakat tidak dan enggan tahu asal dari semua itu, namun, merupakan hal yang bijaksana bagi kita untuk melihat sejenak siapa aktor utama yang menyebabkan anda mengenal produk-produk itu. Jawabannya adalan Multinational Corporation (MNC). MNC berkembang begitu pesat dan tersebar di seluruh dunia, lalu pertanyaan logis muncul, apakah MNC adalah organisasi internasional? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mengetahui definisi, kriteria, aspek pembentukan, klasifikasi organisasi internasional, lalu, definisi, karakteristik, proses ekspansi, perkembangan, contoh, dan akhirnya membuat kesimpulan apakanh MNC adalah organisasi internasional atau tidak dari pendekatan kriteria dan aspek pembentukan organisasi internasional.
Organisasi Internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga, guna mengusahakan tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik pemerintah maupun antar kelompok non-pemerintah (Mc Celland).
Sementara itu, D.W. Bowett mendefinisikan OI sebagai “…they were permanent association of governments, or administration (i.e. postal or railway administration), based upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral type and with some definite criterion of purpose”.
Kriteria organisasi internasional antara lain:
(1) terdiri atas tiga negara atau lebih (aspek materiil internasional);
(2) anggotanya adalah individu atau kelompok kolektif (memiliki hak suara penuh);
(3) struktur formal;
(4) pekerjanya berasal dari berbagai negara;
(5) memiliki kontribusi yang sifatnya substansial terhadap anggaran dan bersifat nirlaba;
(6) hubungan dengan organisasi lain harus dilihat scara independen;
(7) bukti dari aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan harus tersedia;
(8) kriteria negatif: ukuran, politik, ideologi, bidang aktifitas, lokasi geografis dari markas besar, penamaan.
Dalam pembentukan suatu organisasi internasional, maka ada empat aspek yang menjadi faktor terpenting. Keempat aspek tersebut adalah : aspek filosofis; aspek hukum; aspek administratif; aspek struktural.
1. Aspek filosofis merupakan aspek pembentukan organisasi internasional yang berkenaan dengan falsafah atau tema-tema pokok suatu organisasi internasional:
Tema keagamaan, seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI), Moslem Brotherhood
Tema perdamaian, seperti Association of South East Asian Nations (ASEAN), PBB
Tema penentuan nasib sendiri (the right of self-determination) seperti Organization of African Unity (OAU).
Tema kerjasama ekonomi, seperti Asian Pacific Economic Cooperation (APEC), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC).
Aspek hukum adalah aspek yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan konstitusional dan prosedural.
Diperlukannya constituent instrument, seperti covenant; charter; statute;dan lainnya, yang memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja.
Dapat bertindak sebagai pembuat hukum, yang menciptakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam berbagai instrumen hukum (treaty-making powers).
Mempunyai personalitas dan kemampuan hukum.
3. Aspek administratif adalah aspek yang berkenaan dengan administrasi internasional:
Adanya sekretariat tetap atau permanent headquarter yang pendiriannya dibuat melalui headquarter agreement dengan negara tuan rumah.
Adanya pejabat sipil internasional atau international civil servants.
Mempunyai anggaran atau budgeting yang diatur secara proporsional.
4. Aspek struktural adalah aspek yang berkenaan dengan permasalahaan kelembagaan yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut, misalnya sebuah organisasi internasional harus memiliki:
(1) Principal organs;
(2) Subsidiary organs;
(3) Commissions / committee;
(4) Sub-commissions;
(5) Sub-committee.
Klasifikasi organisasi internasional berdasarkan subkek hukum internasional yang memiliki aspek personalitas yuridis hukum internasional antara lain:
(1) Intergovernmental Organizations (IGOs)/ Publik;
(2) Intergovernmental Non-Governmental Organizations (INGOs)/ Privat, yang dibagi atas tiga bagian: genuine INGO (green peace), hybrid INGO (ICRC), trans-governmental organizations (International Union of Local Authority).
Lalu, di mana letak Multinational Corporations (MNCs) dan Transnational Corporations (TNCs)?
Robbins dan Faisal mendefinisikan Perusahaan Multinasional (MNC) sebagai suatu perusahaan yang mempertahankan operasi-operasi signifikan di dua atau lebih negara secara bersamaan namun pengelolaannya (keputusan dan kontrol utamanya) dilakukan oleh perusahaan induknya di negara asal. Sedangkan perusahaan transnasional (TNC) adalah suatu perusahaan yang mempertahankan operasi pentingnya di lebih dari satu negara secara simultan namun mendesentralisasikan manajemen (pembuatan keputusan) pada negara setempat dimana subsidiary berada.
Dari sudut pandang perilaku, Perusahaan Multinasional murni dapat didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk mencari, melaksanakan dan mengintegrasi peluang-peluang investasi, marketing dan pendanaan dalam skala global bukan domestik.
Adapun alasan perusahaan-perusahaan berekspansi ke negara-negara lain adalah untuk:
Mencari pasar baru; memproduksi dan menjualnya di pasar luar negeri;
Mencari suplai bahan baku baru; mengeksploitasi bahan-bahan yang dapat dijumpai di negara lain;
Meminimumkan biaya-biaya (cost minimizers); mencari dan berinvestasi pada fasilitas-fasilitas produksi luar negeri yang biayanya lebih rendah;
Memperoleh teknologi baru;
meningkatkan efisiensi produksi;
menghindari kendala/rintangan-rintangan politik dan regulasi;
mengurangi resiko dengan diversifikasi.
MNC beroperasi di beberapa negara namun berpusat di satu home country. Secara umum, perusahaan yang beroperasi di luar negara asalnya dapat disebut sebagai MNC, dan mungkin terletak salah satu di antara empat kategori:
multinasional, perusahaan yang terdesentralisasi dengan kehadiran negara asal yang begitu kuat;
global, perusahaan tersentralisasi dengan keuntungan harga dengan adanya sentralisasi produksi dimana harga bahan baku yang dibutuhkan lebih murah;
internasional, perusahaan didirikan dengan teknologi asal atau R&D;
transnasional, perusahaan yang mengombinasikan tiga pendekatan sebelumnya. Menurut data PBB, setidaknya terdapat 35.000 perusahaan memiliki Foreign Direct Investment (FDI) investasi langsung luar negeri, dan 100 perusahaan besar diantaranya mengatur hamper 40 % perdagangan dunia.
Karakteristik MNC menurut Dymza (1972):
a. Pembuat keputusan selalu mempertimbangkan kesempatan yang ada secara global;
b. Sejumlah aset MNC diinvestasikan secara internasional;
c. Bergerak dalam produksi internasional & mengoperasikan beberapa pabrik di beberapa negara.
Proses ekspansi perusahaan multinasional ke luar negeri dimulai dengan cara ekspor diikuti dengan mendirikan fasilitas2 produksi pada negara tujuan baik melalui lisensi maupun tidak. Pada pasar oligopoli, industri-industri pengikut pasar agar tetap kompetitif menciptakan dan mengambil keuntungan dari produk dan faktor pasar tidak sempurna yang berlaku secara internasional.
Pada waktu yang sama, mereka mencoba untuk mengurangi ancaman/kendala kompetitif dari anggota-anggota lain pada industri yang sama. Untuk itu, perusahaan dalam menghadapi demand di luar negeri yang sangat tidak pasti menerapkan/berstrategi eskpor untuk memasuki pasar. Kemudian berpindah ke strategi risks/returns yang lebih tinggi dengan membuat fasilitas-fasilitas produksi di luar negeri baik melalui lisensi maupun secara langsung.
MNC modern pertama adalah Perusahaan Hindia Belanda (VOC) yang berdiri tahun 1602. Perusahaan multinasional memiliki dana melebihi beberapa GDP negara. MNC dapat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam perekonomian lokal dan memainkan peranan penting dalam hubungan internasional dan globalisasi.
Seiring dengan perkembangan zaman, MNC menjelma dalam bentu perusahaan yang beragam dan tersebar di belahan dunia dari selatan-utara, New York-Indonesia, Inggris-Zimbabwe, antara lain: Apple Computer, AOL, AT&T, Bombardier, BP, Coca-Cola, Dell, The Walt Disney Company, Enron, Exxon, Fiat, Fonterra, Google, General Electric, General Motors, Halliburton, Hearst Corporation, Honda, HSBC, Hutchison Whampoa Limited, IBM, Jardine Matheson, Kyocera, Kalbe Farma, McDonald’s, Microsoft, Nestlé, Nike, Inc., Nintendo, Nissan, Nortel Networks, Nokia, Monsanto, Parmalat, Philips, Shell, Schlumberger, Sony, Swire Group, Toshiba, Toyota, Wal-Mart Stores, Inc., Yahoo!
Salah satu MNC paling banyak di dunia adalah Mc. Donalds, rangkaian rumah makan siap saji terbesar di dunia, hidangan utama di restoran-restoran McDonald’s adalah hamburger, namun mereka juga menyajikan minuman ringan, kentang goreng, filet ayam dan hidangan-hidangan lokal yang disesuaikan dengan tempat restoran itu berada. Restoran McDonald’s pertama didirikan pada tahun 1940 oleh dua bersaudara Dick dan Mac McDonald, namun kemudian dibeli oleh Ray Kroc dan diperluas ke seluruh dunia.
Sampai tahun 2004, McDonald’s memiliki 30.000 rumah makan di seluruh dunia dengan jumlah pengunjung rata-rata 50.000.000 orang dan pengunjung per hari dan rumah makan 1.700 orang. Dapat diperkirakan keuntungan yang diperoleh oleh MC Donalds mungkin lebih besar dari GDP Zimbabwe, Vietnam (walaupun MC. D tidak ada di Vietnam).
Sebaliknya, pendapat lain ynag mengatakan bahwa MNC bukanlah organisasi internsional karena alasan sbb:
Dari kriteria organisasi internasional, empat kriteria pertama, kriteria OI bersifat nirlaba, sementara MNC bersifat warlaba (making profit purpose).
Dalam aspek pembentukan OI secara hukum/yuridis, terdapat, constituent instrument, seperti covenant; charter; statute; dan lainnya, yang memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja, pembuat hukum, yang menciptakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam berbagai instrumen hukum (treaty-making powers), dan mempunyai personalitas dan kemampuan hukum, sementara TNCs/MNCs tidak termasuk ke dalam subjek hukum internasional, karena tidak terikat atau tidak memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, dan pada dasarnya NGOs dan TNCs/MNCs didirikan berdasarkan hukum nasional dan tunduk kepada hukum nasional.
Dari aspek administratrif, MNC tidak memiliki pejabat sipil internasional dan sekretatiat, yang ada hanya direktur utama, pemilik saham, dan karyawan.
Dari aspek struktural, MNC tidak memiliki organ-organ yang menjadi prasyarat OI.
Jadi, MNC bukanlah organisasi internasional, kendati MNC melibatkan dua negara atau lebih karena MNC merupakan perusahaan transnasional yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan semata (profit oriented) bagi MNC itu sendiri.

Tidak ada komentar: